Rekrutmen CPNS; Musim Panennya Para Calo

By: Anna Christi Suwardi

 

            Berita dalam kolom detikfinace.com yang bertajuk “Pemerintah Cari 20.000 CPNS untuk Ditempatkan di 68 K/L” pada hari Jumat, 19 Juli 2013 oleh koresponden Herdanu Purnomo sangat menarik untuk ditanggapi. Terpapar detail kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan dibuka oleh pemerintah pada September mendatang. Barangkali kabar ini merupakan angin segar bagi para tenaga honorer dan para CPNS hunters diseluruh penjuru negeri.

            Seseorang yang layak menyandang status PNS, selayaknya adalah sosok yang high quality performance dan capable dalam bidangnya. Memiliki intergritas tinggi, serta memegang teguh nilai-nilai kearifan dengan jiwa responsive dan responsible yan konsisten. Mengingat menjadi PNS merupakan pengembanan tugas negara, melayani rakyat, dan menjadi mesin penggerak terdepan roda kepemerintahan.

 

Lalu, apakah pertiwi ini sudah mendapatkan sosok-sosok itu?   

           

            Fokus perhatian saya tertuju pada apa yang dituliskan Herdanu Purnomo bahwasannya ”terdiri dari 68 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan jumlah formasi 20.000 orang, sedangkan 40.000 orang untuk 30 pemerintah provinsi, serta 197 kabupaten/kota”, sebuah jumlah yang fantastis untuk perekrutan CPNS yang sudah ditungu-tunggu di penghujung tahun 2013 ini, terutama yang akan dialokasikan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

            Terutama didaerah (provinsi dan kabupaten/kota) agaknya kabar bahagia ini akan lebih membahagiakan bagi para calo-calo CPNS. Sudah menjadi rahasia umum, praktek pencaloan dalam proses rekrutmen CPNS kian marak saja dari tahun ke tahun. pada tingkat daerah, praktek pelanggaran seperti ini memiliki tingkat prosentase yang lebih tinggi ketimbang rekrutmen di tingkat Kementrian/Lembaga pusat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya proses pengawasan serta transparansi dilevel daerah dan semakin menjamurnya kolusi serta nepotisme dalam lingkup petinggi-petinggi pemerintah daerah setempat.

               Awal minggu ini misalnya, di Bandung- Jawa Barat seorang perempuan cantik berinisial MA (27) telah menjadi tahanan Markas Polres Cimahi lantaran telah menipu 11 orang CPNS dengan meraup keuntungan miliaran rupiah. Calo-calo seperti MA biasanya tak bekerja sendiri, mereka bekerjasama dengan oknum-oknum yang duduk dikursi-kursi strategis dalam suatu instansi pemerintah daerah. Sehingga sepak terjang mereka masih saja bisa melenggang santai untuk memperbanyak mangsa dan menambah pundit-pundi keuntungan haramnya.

            Maka uanglah yang menjadi penentunya. Proses seleksi yang panjang dan telah didesain sedemikian rupa, dengan ratusan pertanyaan yang dibuat oleh tim khusus, pada ahirnya hanya menjadi ritual formalitas belaka. Bagaimana tidak? Siapa saja yang mampu menyediakan ratusan juta rupiah melalui calo-calo cpns itulah, yang memiliki kemungkinan lolos tes, karena namanya yang telah dimasukkan dalam daftar terselubung oknum yang berada didalam seleksi CPNS.

            Para diploma, sarjana dan tenaga ahli yang miskin atau bagi mereka yang masih takut dengan neraka, tentunya hanya menjadi penggembira uforia sesaat. Mereka yang memang memiliki kualitas dan kredibilitas handal, justru harus terpuruk menelan pil pahit atas kegagalan namanya tidak masuk dalam daftar orang yang lolos tes. Kezoliman seperti inilah yang masih saja marak dalam mekanisme rekrutmen CPNS ditingkat daerah.

            Di Merangin-Jambi misalnya, seorang sarjana tehnik dengan IPK pas-pasan dan tanpa prestasi akademik, namun berdompet tebal dan memiliki relasi dengan calo-calo yang ada dalam ruang lingkup kepemerintahan daerah, dapat melenggang mulus menjadi PNS. Namun pastinya dapat ditebak, seperti apa sumbang sih kinerjanya dalam bertugas. Nol besar tanpa wujud signifikasni yang nyata, sehingga yang berkembang hanyalah habbit kinerja yang korup tanpa kredibilitas.

 

Jika realitas seperti ini masih terus saja dibiarkan, maka akan jadi apa republik ini?

 

            Mengingat agenda besar ini hanya tinggal dua bulan mendatang. Maka seharusnya pemerintah pusat memandang hal ini memiliki urgensi yang tinggi agar sesegera mungkin dapat dibasmi dalam proses rekrutmen CPNS. Tindakan-tindakan pengawasan yang ketat, dan punishment  yang berat selayaknya perlu ditegakkan. Sehingga efek jera dapat dirasakan oleh mereka yang berperan sebagai calo dan CPNS yang menggunakan jasa busuknya ini.

            Dengan semakin terhapusnya praktek-praktek pencaloan CPNS dan segala macam tindakan kecurangan. Seperti halnya yang menjadi harapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), beliau mengatakan dalam reformasi bidang pengadaan CPNS ini diharapkan pemerintah akan memperoleh putra-puteri terbaik bangsa menjadi CPNS. Sehingga kualitas PNS dapat terbenahi dan menghasilkan sumbang sih nyata bagi kemajuan negara. Semoga.